Ada Apa dengan 100 Hari Pemerintahan SBY

28 Januari 2010 kemarin merupakan momen besar bagi bangsa Indonesia. Karena tepat pada tanggal tersebut pemerintahan SBY genap berusia 100 hari. Momen 100 hari merupakan momen yang sentral. Pada 100 hari pemerintahan SBY harus menunjukkan kerjanya untuk memajukan Indonesia. Tapi sebaliknya, dalam 100 hari berlalu bukan hasil yang maksimal yang dilahirkan Kabinet Indonesia bersatu II ini. Justru masalah demi masalah didapatkan.

Pemberantasan mafia hokum yang menjadi program cabinet SBY belum kunjung selesai. Meski 100 hari sudah lewat tapi Penuntasan kasus Century yang sekarang di godog oleh Pansus DPR belum ada hasil. Masih banyak mafia hokum yang berkeliaran Di atas sana.

Penegakan HAM bagi setiap warga Negara dirasa masih sangat jauh dari yang diharapkan. Dibuktikan dengan adanya kasus-kasus hokum di beberapa daerah yang tidak memihak terhadap rakyat kecil. Yang berduit bisa dengan mudah menjebloskan ke dalam penjara rakyat kecil. Meja hijau ternyata bisa diperjual belikan.

Komersialisasi pendidikan juga masih marak dilakukan di dalam institusi. Akibatnya lagi-lagi hanya orang-orang yang berduitlah yang bisa memakan bangku pendidikan. Ketidakseimbangan ini perlu menjadi PR bagi pemerintahan SBY untuk lebih mencerdaskan bangsa.

Kebijakan yang berbau kapitalis juga harus dihentikan di dalam Republik ini. Kebijakan pembukaan gerbang pasar bebas untuk ASEAN dengan Cina akan merugikan bangsa sendiri. Banyak produk luar negeri khususnya Cina akan menjamur di setiap sudut-sudut pasar. Hal ini berdampak matinya sector ekonomi dalam negeri karena kalah saing dengan produk asing. kebijakan ACFTA ini hanya akan menguntungkan pihak asing karena barangnya laris manis di Indonesia. Masuknya korporasi asing harus diusir dari NKRI. Mereka hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Pemerintah seharusnya tidak terbuai dengan kesepakatan awal yang ditawarkan pihak asing yang akan masuk ke Indonesia. Hal ini hanya akan melahhirkan neo liberalism yang akan menginjak-injak bangsa Indonesia dengan system kapitalismenya.

Atas kenyataan diatas pemerintahan SBY-Budiono dianggap gagal. Kasus mafia peradilan, tidak adanya penegakan HAM, neo liberalism, dan mafia perundang-undangan adalah poin-poin yang belum tersentuh oleh program-program yang dicangangkan pada 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s